Pekanbaru Civitas akademika Universitas Riau (UR) menilai kebijakan pemerintah bagi calon sarjana untuk mengisi jurnal dinilai mempersulit calon sarjana. Niatan bagus dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ini dinilai kurang sosialisasi sehingga terkesan prematur.
"Kita mendukung langkah itu. Hanya saja penerapannya begitu cepat dan kurang sosialisasi serta persiapan yang matang masing-masing kampus. Ini sebenarnya menjadi persoalan," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi UR, Yohanes Umar dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (11/2/2012).
Yohanes menyebutkan, dengan penerapan calon sarjana harus mengisi jurnali, untuk S1 dirasakan tidak terlalu banyak kendala. Karena jurnal untuk S1 masih memungkinkan karena pengelolalan jurnal di masing-masing kampus telah tersedia, walau terbatas.
"Yang menjadi persoalan bagi kita adalah untuk S2, karena di UR sendiri saat ini tidak ada jurnal nasional yang terakreditasi. Dulu UR sempat ada jurnal nasional, misalnya Fisipol. Tapi jurnal nasional itu masa akreditasinya sudah lama berakhir," kata Yohanes.
Satu sisi, pemerintah selama ini terkesan mempersulit dalam pengurusan akreditasi jurnal nasional. Birokarsi yang begitu berbelit-belit, sehingga sejumlah fakultas di UR jurnal nasionalnya masa berlakunya sudah habis.
"Pemerintah jangan hanya memerintahkan calon sarjana harus mengisi jurnal. Tapi satu sisi, pemerintah sendiri selama ini mempersulit akreditasi jurnal nasional itu sendiri," kata Yohanes.
Penerapan yang dilakukan pemerintah saat ini, lanjut Yohanes, dengan belum adanya jurnal nasional di kampur UR, ini akan menghambat mahasiswa pasca sarjana untuk meraih gelar S2-nya.
"Untuk S1 mungkin bisa teratasi, namun S2 ini, jelas mempengaruhi kita. Sebab, ditempat kita tidak ada jurnal nasional itu sendiri. Kalau seperti ini, sama saja pemerintah menghambat peraih gelar S2," kata mantan Pembantu Rektor II ini.
saya mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia
BalasHapusArtikel yang sangat menarikterimakasih ya infonya :)